Sempat Viral Disebut Mirip Indomaret-Alfamart, Dandim Ponorogo Optimis KDMP Jadi Solusi Distribusi Barang Subsidi
Sempat Viral Disebut Mirip Indomaret-Alfamart, Dandim Ponorogo Optimis KDMP Jadi Solusi Distribusi Barang Subsidi
PONOROGO, Media Jatim News - Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Ponorogo sempat menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial.
Pasalnya, beberapa gedung KDMP yang dibangun dalam jarak berdekatan langsung dikaitkan netizen dengan fenomena persaingan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart, serta dikhawatirkan memicu persaingan ketat dalam hal pemasaran.
Contoh pembangunan gedung KDPM di Pacitan
Seperti misalnya, pembangunan KDPM di Kecamatan Jambon, Kecamatan Kauman.
Menanggapi hal tersebut, Komandan Kodim (Dandim) 0802/Ponorogo Letkol Arh Farauk Saputra, S.Sos., memberikan pandangan yang optimistis. Menurutnya, kekhawatiran masyarakat mengenai persaingan sengit layaknya ritel modern tidak akan terjadi karena esensi dan fungsi KDMP sangat berbeda.
"Menurut saya tidak akan sesengit itu, ya. Karena KDMP ini sesuai instruksi dari Presiden adalah sarana untuk menyalurkan barang-barang yang mendapat subsidi. Karena selama ini mungkin ada beberapa komoditas yang disubsidi pemerintah tidak tepat sasaran. Yang membutuhkan tidak bisa mengakses atau tidak bisa menerima," ujar Letkol Arh Farauk Saputra, Selasa (14/7) usai acara Coffee Morning bersama insan pers di Kodim 0802 Ponorogo.
Dandim Lekol Arh Farauk juga menjelaskan bahwa kehadiran KDMP justru menjadi solusi strategis agar seluruh barang subsidi dari pemerintah bisa disalurkan secara transparan dan tepat kepada masyarakat yang berhak.
Melalui sistem koperasi ini, potensi penimbunan oleh pihak tak bertanggung jawab dapat ditekan, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan barang-barang bersubsidi tersebut.
Keanggotaan Berbeda dan Berbasis Hasil Musdes
Terkait lokasi pembangunan gedung yang nyaris berhadapan atau berdampingan di beberapa titik, Letkol Arh Farauk menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah.
Hal ini dikarenakan pangsa pasar dan keanggotaan setiap KDMP sudah diatur berdasarkan wilayah desa masing-masing.
"Tidak masalah karena apa? Karena yang pertama keanggotaannya berbeda. Jadi KDMP ini adalah KDMP desa atau kelurahan, bukan KDMP yang dia bersaing secara bebas, ya. Ini memang punya anggota masing-masing. Dan barang-barang subsidi itu nanti akan dibagikan atau disalurkan menurut warga desa tersebut. Jadi tidak bisa antar desa barang subsidinya," jelasnya.
Data penerima pun sudah tersinkronisasi menggunakan Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mengenai pemilihan lokasi yang berdampingan,
Dandim menyebutkan bahwa semua sudah melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes). Faktor sejarah pemekaran desa hingga keterbatasan lahan strategis menjadi alasan logis di balik penentuan lokasi tersebut.
"Kita tidak bisa membangun di sembarang lokasi. Mungkin dulu desa itu pemekar, lahan dibagi dua, bersampingan, ya kita tidak punya pilihan. Daripada kita harus mungkin memaksakan di lokasi lain yang tidak strategis, ya mungkin di gunung, di tengah sawah, atau di daerah tengah hutan, namun ada yang lebih strategis kenapa tidak? Dan yang jelas pangsa pasarnya berbeda," tambah Letkol Arh Farauk.
Terbuka untuk Produk Non-Subsidi dan UMKM Lokal
Meski fungsi utamanya adalah mendistribusikan barang subsidi khusus bagi warga desa setempat, KDMP tetap membuka diri untuk aktivitas perdagangan umum. Untuk produk non-subsidi, perputaran jual beli bersifat bebas dan dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk warga dari luar daerah yang sedang melintas.
Ke depan, Letkol Arh Farauk menaruh harapan besar agar KDMP dapat terintegrasi dengan berbagai program penguatan ekonomi lainnya.
"Optimis. Karena nanti kalau bisa menge-link antara KDMP dengan SPPG, nah itu luar biasa lagi. Barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat desa disalurkan melalui KDMP untuk menyuplai KDMP itu lebih luar biasa lagi. Jadi alurnya itu akan kembali ke desa lagi," pungkasnya.
Dengan adanya jaminan sistem yang terdata dan semangat pemberdayaan ekonomi desa, kehadiran KDMP di Ponorogo diharapkan tidak lagi dipandang sebagai ancaman persaingan, melainkan sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat desa. (nur).
