H. Ali Mufthi Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Jimbe, Ponorogo, Soroti Demokrasi yang ‘Overload’ dan Komitmen Pembangunan Desa
H. Ali Mufthi Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Jimbe, Ponorogo, Soroti Demokrasi yang ‘Overload’ dan Komitmen Pembangunan Desa
PONOROGO, Media Jatim News – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Ali Mufthi, kembali menekankan pentingnya penguatan ideologi bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).
Acara tersebut digelar pada Senin (9/2/2026) bertempat di Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kepala Desa dari tiga kecamatan, yakni Mlarak, Siman, dan Jenangan, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam paparannya, Ali Mufthi menghubungkan nilai-nilai kebangsaan dengan sistem kehidupan yang harmonis.
Ia mengutip doa “Rabbana atina fid-dunya hasanah” sebagai landasan bahwa kebahagiaan di dunia hanya bisa dicapai jika sistem kenegaraan berjalan dengan benar demi keselamatan manusia.
Namun, Ali Mufthi memberikan catatan kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998.
Menurutnya, saat ini demokrasi di tingkat bawah seringkali terjebak dalam praktik yang tidak sehat.
"Demokrasi kita, kata banyak orang, sudah overload. Demokrasi kita sudah menjadi homo homini lupus, manusia makan sesama manusia. Hanya gara-gara uang 50 ribu atau 25 ribu, tata kehidupan persaudaraan kita hancur. Ini fakta yang terjadi di banyak tempat, termasuk dalam pemilihan kepala desa," ujar Ali Mufthi di depan para peserta.
Ia bahkan melontarkan wacana perenungan apakah sistem pemilihan kepala daerah, seperti Bupati, perlu dikembalikan melalui DPRD untuk menekan konflik horizontal di masyarakat.
Komitmen Pembangunan Ponorogo 2026
Meski menyoroti tantangan demokrasi, Ali Mufthi memastikan bahwa program pembangunan di Kabupaten Ponorogo akan terus berjalan di tahun 2026. Ia memaparkan sejumlah agenda infrastruktur yang langsung menyentuh masyarakat desa.
Bantuan Perumahan: Tahun 2026, terdapat 450 unit BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk Kabupaten Ponorogo.
Infrastruktur Jalan: Pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Rayu dan Pulung.
Fasilitas Publik: Pembangunan Padepokan IPSI, irigasi, dan program PISW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
Pembangunan Berbasis Masyarakat (Tanpa Cashback)
H. Ali Mufthi menegaskan bahwa seluruh program yang ia bawa ke desa-desa harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan pemberdayaan. Ia menjamin tidak ada potongan atau pungutan liar dalam proyek tersebut.
"Program yang saya bawa ini clear, tidak ada cashback satu rupiah pun kepada saya. Saya hanya ingin masyarakat setempat yang bekerja (IBM – Infrastruktur Berbasis Masyarakat). Biar masyarakat dapat upah harian untuk beli makan keluarganya," tegasnya.
Penegasan tersebut disambut tepuk tangan riuh dari para Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang hadir. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pemimpin di tingkat desa dapat menjaga kondusivitas wilayahnya sembari terus mengawal pembangunan yang adil bagi seluruh rakyat, sesuai butir kelima Pancasila. (nur).
