Sinergitas Provinsi, Kabupaten, dan Desa Bringinan, Ponorogo, Menuju Juara Satu Lomba Desa Terbaik Perlindungan PMI Nasional 2025
Sinergitas Provinsi, Kabupaten, dan Desa Bringinan, Ponorogo, Menuju Juara Satu Lomba Desa Terbaik Perlindungan PMI Nasional 2025
BRINGINAN, PONOROGO, JATIM - Semangat kolaboratif antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi terbukti membuahkan hasil membanggakan.
Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, melaju ke lima besar dalam ajang Lomba Desa Terbaik dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tingkat nasional tahun 2025.
Kompetisi ini diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Desa Bringinan kini tinggal selangkah lagi menuju predikat Juara Satu Nasional, mewakili satu-satunya desa dari Pulau Jawa dalam ajang bergengsi tersebut.
Dukungan Penuh dari BP3MI Jawa Timur.
Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Gimbar Ombai Helawarnana, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap Desa Bringinan. Dalam keterangannya, Gimbar menegaskan bahwa Desa Bringinan sudah layak disebut pemenang karena berhasil menembus lima besar nasional.
“Kami akan memberikan support yang terbaik. Semoga Desa Bringinan jadi pemenang, sebagai juara satu,” ungkapnya penuh optimisme, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, Desa Bringinan akan dijadikan role model desa pelindung PMI di masa depan. "Dengan jumlah PMI di Jawa Timur mencapai 73 ribu orang, terbesar se-Indonesia dan Ponorogo sebagai kabupaten penyumbang terbanyak dengan penempatan di Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia, maka keberhasilan Bringinan menjadi sangat strategis," ujarnya.
Ia juga memuji inovasi regulasi lokal yang digagas Kepala Desa Bringinan, Barno, terutama melalui Peraturan Desa ‘Gembok Katresnan’, yang dinilai unik dan tidak ditemukan di desa lain.
“Perkades ini luar biasa. Bahkan pesan dari Pak Dirjen akan kami sampaikan ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Harapannya, setelah lomba ini akan ada keberpihakan lebih besar dari pusat maupun daerah terhadap perlindungan PMI di desa,” tambahnya.
Empat Aspek Penilaian Lomba
Lomba ini menilai desa-desa dari seluruh Indonesia berdasarkan empat aspek utama, Legalitas dan kelembagaan perlindungan PMI, Pelayanan dan tata kelola migrasi yang aman, Perlindungan terhadap keluarga PMI, Pemberdayaan ekonomi berbasis remitansi
Setiap aspek harus dibuktikan melalui dokumentasi lengkap: narasi, foto, dan video. Desa Bringinan dinilai menonjol di semua aspek ini.
Transformasi Desa Bringinan, Dari Tertinggal ke Inspiratif
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo, Suko Kartono, mengisahkan transformasi luar biasa Desa Bringinan. Ia mengenang masa saat menjabat sebagai Camat Jambon di tahun 2002.
“Waktu itu, Bringinan masih termasuk desa tertinggal. Tapi di tangan Kades Barno, desa ini berubah total. Inovasi demi inovasi terus dilakukan hingga kini bisa menorehkan prestasi nasional,” ucapnya.
Di bawah kepemimpinan Barno, Desa Bringinan secara konsisten menjuarai berbagai lomba. Terobosan dalam perlindungan PMI menjadi salah satu pilar utama keberhasilan tersebut.
Sinergitas Kunci Keberhasilan.
Keberhasilan Desa Bringinan tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, dan masyarakat.
Setiap lini pemerintahan berperan aktif dalam mendorong tata kelola migrasi aman, serta perlindungan yang komprehensif untuk PMI dan keluarganya.
“Ini bukan hanya kemenangan Bringinan, tapi juga kemenangan untuk Ponorogo dan Jawa Timur. Sinergi ini harus terus diperkuat,” ujar Suko Kartono.
Penutup, Inspirasi untuk Desa Lain
Kisah Desa Bringinan menjadi contoh konkret bahwa perlindungan PMI bisa dimulai dari desa. Dengan kemauan politik, regulasi yang tepat, dan dukungan masyarakat, desa mampu menjadi aktor utama dalam mewujudkan migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi.
Jika kelak dinobatkan sebagai Juara Satu Nasional, Desa Bringinan tak hanya membawa pulang trofi prestasi, tetapi juga harapan baru bagi ribuan desa lain di Indonesia, bahwa perlindungan pekerja migran bukan sekadar tanggung jawab negara, tapi juga tanggung jawab komunitas. (nur).
