DPRD Ponorogo Sepakati Bentuk Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022
Sunarto Ketua DPRD Ponorogo: Sepakati Bentuk Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022
PONOROGO, Media Jatim News - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo akhirnya menyepakati pembentukan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo tahun anggaran 2022.
Sebanyak delapan fraksi di DPRD Ponorogo semua sepakat untuk dibentuk pansus.
Hal itu terungkap usai rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Ponorogo tahun 2022, ketua DPRD Ponorogo Sunarto kepada awak media mengatakan, setelah mendengarkan laporan dari Bupati, delapan fraksi sepakat membentuk pansus LKPJ Bupati Tahun 2022.
"Kita akan cermati, lewat pansus. Ada 8 fraksi di DPRD Ponorogo sepakat pansus LKPJ Bupati Tahun 2022," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, masih ada waktu selama 30 hari kedepan, bila nanti ada temuan krusial, akan kita sampaikan lewat kajian temuan Pansus DPRD.
Dikatakan, pansus akan melakukan pemeriksaan dan mencermati secara menyeluruh dari LKPJ Bupati.
"Semua akan kita cermati, mulai dari pelaksanaan pemerintahan, tugas pembantuan, termasuk pengentasan kemiskinan, stunting, Insfratruktur dan lainnya," ungkapnya.
Kalau terkait adanya silpa selama tahun 2022, kata Sunarto, pihaknya akan menunggu laporan atau audit dari BPK.
"Kita tunggu audit dari BPK terkait adanya silpa. Dan akan kita bicarakan di Raperda LKPJ, dan hari ini masih LKPJ," jelasnya.
Politisi asal Partai Nasdem ini juga mengatakan, BPK hari ini terus bekerja audit terkait Silpa.
"Ditunggu saja apa hasilnya audit dari BPK, berapa jumlah silpanya masih kita tunggu," ucapnya.
Sementara Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat dikonfirmasi awak media terkait LKPJ tahun 2022 mengatkan, semua tercapai, namun bisa dikatakan hasilnya kurang maksimal.
"Semua tercapai, hanya kurang maksimal sesuai ekspektasi masyarakat," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, kurangnya maksimal seperti pertumbuhan ekonomi, dan semua fine saja.
"Problem yang kita hadapi, bagaimana ditahun 2023 kedepan ini lebih berkeringat lagi mewujudkan lagi mimpi-mimpi besar masyarakat Ponorogo yang dituangkan dalam RPJMD," katanya.
Orang nomor satu di Pemkab Ponorogo ini juga mengatakan, terkait masih adanya silpa, Kang Giri mengatakan, memang ada silpa namun, adanya silpa karena memang kita tahan, karena perencanaannya kurang matang.
"Seperti karena kurangnya perencanaan, maka Silpa kita tahan, ya karena perencanaannya kurang matang. Banyak hallah yang menyebabkan Silpa, tapi prinsipnya semuanya baik. Dan hasilnya lebih bagus dari tahun 2021 kemarin," pungkasnya. (nur).
