257 Desa di Ponorogo Bakal Gelar Pilkades Serentak 2027: Pemkab Tunggu Permendagri
257 Desa di Ponorogo Bakal Gelar Pilkades Serentak 2027: Pemkab Tunggu Permendagri
PONOROGO, Media Jatim News – Meski Pilkades serentak bakal digelar tahun 2027, namun geliat politik di tingkat akar rumput mulai menghangat.
Sebanyak 257 desa di Bumi Reog kini tengah bersiap menyambut gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang diprediksi menjadi salah satu kontestasi desa terbesar di wilayah ini.
Meski antusiasme mulai terasa, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menegaskan bahwa pelaksanaan teknis masih menunggu regulasi pusat.
Pemkab saat ini dalam posisi "siaga" menanti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai petunjuk operasional.
Menanti Payung Hukum Terbaru
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ponorogo, Tony Sumarsono, mengungkapkan bahwa dasar utama pelaksanaan Pilkades kali ini adalah UU Nomor 3 Tahun 2024.
Undang-undang tersebut membawa perubahan signifikan, terutama mengenai masa jabatan kepala desa. "Kami masih menunggu Permendagri untuk detail teknisnya," ujar Tony saat dikonfirmasi, Jumat (1/5/2026).
Timeline dan Transisi Jabatan
Berdasarkan pemetaan sementara, Pilkades serentak di 257 desa tersebut direncanakan bakal digelar pada akhir Mei atau awal Juni 2027.
Mengingat besarnya skala jumlah desa yang terlibat, koordinasi intensif terus dilakukan untuk memastikan stabilitas keamanan dan administrasi.
Sementara itu, untuk tahun 2026 ini, terdapat sekitar 60 kepala desa yang masa jabatannya resmi berakhir.
Agar roda pemerintahan desa tetap berputar tanpa hambatan, Pemkab akan melakukan langkah transisi:
Pengisian Pjs: Kursi kekosongan akan diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs).
Masa Tugas: Para Pjs akan bertugas hingga terpilihnya kepala desa definitif hasil Pilkades serentak 2027.
Dinamika Desa Mulai Bergerak
Meski pelaksanaan masih setahun lebih, dinamika di tingkat desa sudah mulai menunjukkan pergerakan.
Nama-nama potensial dan tokoh masyarakat mulai muncul ke permukaan, menandakan bahwa Pilkades serentak bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum krusial bagi warga untuk menentukan arah pembangunan desa mereka selama delapan tahun ke depan. (ist/mas/nur)
