Viral di Medsos, Anggota DPRD Jatim Hj. Atika Banowati dan Meseri Efendi Tinjau Jembatan Wagir Lor
Viral di Medsos, Anggota DPRD Jatim Hj. Atika Banowati dan Meseri Efendi Tinjau Jembatan Wagir Lor
PONOROGO, Media Jatim News – Merespons kondisi infrastruktur yang tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Hj. Atika Banowati, bersama Meseri Efendi melakukan kunjungan langsung ke lokasi Jembatan Wagir Lor, Ponorogo.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian dan gerak cepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat.
Kunjungan lapangan ini juga didampingi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas teknis Pekerjaan Umum (PU), serta PLT Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita.
Kehadiran para pemangku kebijakan ini bertujuan untuk melihat secara detail tingkat kerusakan dan menentukan langkah strategis penanganan jembatan yang sempat viral tersebut.
Dalam peninjauan tersebut, diputuskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan segera membangun jembatan darurat sementara yang lebih aman bagi warga.
Pembangunan ini menggunakan anggaran dari Pemkab Ponorogo agar mobilitas masyarakat tidak terganggu lebih lama.
Namun, untuk solusi permanen, Hj. Atika Banowati bersama Meseri Efendi mendorong penuh Pemkab Ponorogo agar segera menyusun Detail Engineering Design (DED) pembangunan jembatan permanen.
Proyek jembatan permanen ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 4 miliar lebih.
Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Golkar, Hj. Atika Banowati, menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan ini hingga ke tingkat provinsi.
"Kami dari Fraksi Golkar sangat mendukung penuh aspirasi masyarakat Wagir Lor dan Wates Kecamatan Jenangan. Rencananya, insyaallah pada bulan Februari mendatang, kami bersama PLT Bupati dan Forkopimda akan menghadap Ibu Gubernur Jawa Timur untuk memohon bantuan anggaran tanggap darurat provinsi. Kami ingin jembatan permanen senilai Rp4 miliar lebih ini segera terealisasi demi keamanan dan kenyamanan warga," ujar Hj. Atika Banowati Dapil IX Jatim, Selasa (20/1)
Penanganan ini diharapkan menjadi sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan provinsi.
Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses administrasi dan pencairan anggaran dapat berjalan lancar sehingga pembangunan jembatan permanen bisa dimulai dalam waktu dekat. (nur).
