Rapat Paripurna: Tujuh Fraksi DPRD Ponorogo Soroti Pengelolaan Aset Daerah, Dorong Transparansi dan Optimalisasi PAD
Rapat Paripurna: Tujuh Fraksi DPRD Ponorogo Soroti Pengelolaan Aset Daerah, Dorong Transparansi dan Optimalisasi PAD
PONOROGO, Media Jatim News – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Selasa (11/11/2026).
Rapat ini menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola aset pemerintah agar lebih transparan dan berdaya guna bagi masyarakat.
Paripurna dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD, Plt Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah beserta kepala perangkat Daerah, Camat, tim ahli, alat kelengkapan DPRD, tenaga ahli fraksi, sekretariat DPRD.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan langkah penyesuaian dari peraturan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
"Tentunya biar tidak tumpang tindih, ada peraturan yang diubah atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Karena ada perubahan, maka perlu adanya perubahan tentang perda yang sudah menjadi penetapan nomor 7 tahun 2019 itu," ujar Dwi Agus Prayitno saat ditemui usai paripurna.
Dalam rapat tersebut, ketujuh fraksi di DPRD Ponorogo menyampaikan sejumlah catatan strategis. Poin utama yang disoroti meliputi pentingnya tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan aset yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Poin Penting Sorotan Fraksi DPRD Ponorogo:
Pendataan dan Inventarisasi Ulang: Pemerintah daerah didorong untuk melakukan pendataan menyeluruh guna memastikan status kepemilikan dan keberadaan seluruh aset tercatat dengan baik, termasuk menelusuri aset-aset yang selama ini belum terdaftar.
Optimalisasi Aset Produktif: Aset pemerintah yang bernilai ekonomis tidak boleh dibiarkan terbengkalai, melainkan harus dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan PAD.
Transparansi dan Cegah Monopoli: Pengelolaan dan penyewaan aset daerah wajib dilakukan secara terbuka dan profesional agar terhindar dari penguasaan atau monopoli oleh pihak-pihak tertentu.
Kesejahteraan dan Kemaslahatan Bersama: Pemanfaatan aset diarahkan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat luas tanpa membebani warga.
Meski ada satu fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya melalui sekretariat karena bertepatan dengan agenda internal partai, secara keseluruhan seluruh fraksi telah menyampaikan pandangannya secara terbuka dalam forum.
Selanjutnya, pihak DPRD akan mendengarkan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut guna membahas langkah penetapan Raperda lebih lanjut. (nur/adv).
