Ponorogo Tatap Tahun 2027, Pemkab Gelar Musrenbang RKPD di Gedung Sasana Praja, Fokus Akselerasi Pembangunan Desa Hebat
Ponorogo Tatap Tahun 2027, Pemkab Gelar Musrenbang RKPD di Gedung Sasana Praja, Fokus Akselerasi Pembangunan Desa Hebat
PONOROGO, Media Jatim News – Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Acara yang menjadi ruh pembangunan daerah ini berlangsung khidmat di Lantai 2 Gedung Sasana Praja, Ponorogo, pada Kamis (12/3/2026).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi dan masukan dari seluruh elemen masyarakat agar pembangunan di "Bumi Reog" pada tahun 2027 dapat berjalan efektif, inklusif, dan menjawab tantangan zaman.
Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur (atau yang mewakili), Bakorwil Madiun, serta para pimpinan perangkat daerah dan tokoh masyarakat.
Dalam laporan penyelenggaraannya, Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo, Dr. Luhur Apidianto, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian proses partisipatif yang telah dimulai sejak akhir tahun lalu.
"Penyusunan RKPD tahun 2027 ini diawali dengan Musrenbang tingkat desa dan kelurahan pada Desember 2025 hingga Januari 2026, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik, serta Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah pada Februari lalu," ujar Dr. Luhur dalam laporannya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan amanat undang-undang untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Dikatakan, Musrenbang kali ini dilaksanakan secara hybrid dengan total ratusan peserta, baik yang hadir secara luring di Sasana Praja maupun daring. Dr. Luhur merinci tujuan utama dari forum ini adalah untuk menyepakati permasalahan, prioritas pembangunan, serta target kinerja perangkat daerah untuk satu tahun anggaran.
"Tujuan kita adalah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan sasaran prioritas Nasional dan Provinsi, serta mengklarifikasi program-program yang merupakan kewenangan kabupaten dengan usulan dari desa," tambahnya.
Sementara itu Plt Bupati Ponorogo Hj Lisdyarita yang akrab disapa Bunda Rita ini menyampaikan bahwa arah pembangunan Ponorogo ke depan akan sangat bertumpu pada keberhasilan program Desa Hebat.
Program ini dirancang untuk menciptakan kemandirian desa melalui peningkatan kualitas hidup, infrastruktur yang memadai, dan penguatan ekonomi lokal.
Capaian Prestasi dan Indikator Makro
Bunda Rita memaparkan sejumlah prestasi membanggakan yang diraih Pemkab Ponorogo sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,95 dari BRIN, serta berbagai penghargaan di bidang pariwisata dan keterbukaan informasi publik.
Selain penghargaan, indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Ponorogo menunjukkan tren positif:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meningkat dari 73,70 (2024) menjadi 74,65 (2025).
Angka Kemiskinan: Mengalami penurunan dari 9,11% menjadi 8,86%.
Pertumbuhan Ekonomi: Naik signifikan menjadi 5,37% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,74%.
Tingkat Pengangguran Terbuka: Turun menjadi 3,85% berkat optimalisasi berbagai program lapangan kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Lisdyarita juga menyoroti peran penting program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejalan dengan kebijakan pusat. Program ini dinilai tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja baru di Ponorogo.
"Program ini sangat luar biasa. Ketika pengelolaannya tepat, angka stunting akan menurun, lapangan pekerjaan terbuka, dan perekonomian di desa akan terus berjalan karena adanya perputaran ekonomi dari sektor pertanian dan peternakan lokal," ujar Hj. Lisdyarita dalam arahannya.
Menurutnya, Musrenbang kali ini juga menjadi ajang apresiasi bagi 12 desa yang berhasil masuk dalam kategori Purwa dalam penilaian Desa Hebat Ponorogo, di antaranya Desa Galinggang, Desa Klepu, Desa Pager, hingga Desa Truneng. Pemerintah berharap pada tahun 2026, semakin banyak desa yang naik kelas ke kategori Madya dan Wisesa.
Setelah Musrenbang ini, tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir RKPD yang akan melalui proses review oleh APIP dan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. (nur).
