Dugaan Proyek Bronjong tahun 2016 Dikorupsi, LSM-GMAS dan LSM-PRC Desak Aktor Intelektual Diperiksa
Dugaan Proyek Bronjong tahun 2016 Dikorupsi, LSM-GMAS dan LSM-PRC Desak Aktor Intelektual Diperiksa
PONOROGO, Media Jatim News - Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Bronjong di Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Sambit tahun anggaran APBD 2016, kembali mendapat sorotan publik.
Pasalnya, hingga kini kasus tersebut mangkrak dan aktor intelektualnya masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh oleh hukum sedikitpun.
Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Konsorsium Generasi Masyarakat Adil Sejahtera (LSM-GMAS) dan LSM Peduli Rakyat Cilik (PRC) menyampaikan serta memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo selaku aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti indikasi maupun dugaan korupsi yang masih terjadi di Kabupaten Ponorogo dan terkesan mangkrak ketika sudah dimulai jalannya proses hukum.
Bahwa proses hukum yang terkesan mangkrak yaitu penanganan perkara korupsi proyek Bronjong yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2016 bernilai kurang lebih Rp 2,6 Miliar yang bersumber dari dana tanggap bencana APBD tahun 2016.
"Adapun rincian pelaksanaan proyek Bronjong tersebut yaitu Bronjong Kalisobo di Desa Grogol Kecamatan Sawoo dan Bronjong Kalisono di Desa Maguwan Kecamatan Sambit anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 1.188.322.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) serta Bronjong di Desa Grogol Kecamatan Sawoo, Desa Bulu dan Desa Maguwan Kecamatan Sambit senilai Rp 1,5 miliar," ujar Johar Holil Ketua LSM PRC, didampingi Soebandi (Budha) Ketua LSM GMAS, Selasa (12/6/2024) di Kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo.
Dia juga mengatakan, Proyek tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) rekanan pelaksana.
"Bahwa pelaksanaan proyek yang didanai anggaran tanggap bencana BNBP tersebut terjadi penyimpangan lantaran diduga pelaksanaan proyek tidak sesuai spek dokumen pekerjaan, kemudian pada awal tahun 2017 perkara tersebut sudah masuk ke tahap Penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Ponorogo namun hingga kini perkara tersebut terkesan mangkrak dan tidak naik ke proses Penyidikan," tandasnya.
Disebutkan, setelah mangkrak kurang lebih 2,5 tahun, pada tahun 2021 Polres Ponorogo mulai membuka lagi kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan bronjong tersebut dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi yang antara lain rekanan proyek, sejumlah pejabat baik Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPBD dan pada bulan Oktober 2021
"Polres Ponorogo telah melakukan press release yang menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan pemasangan Bronjong Sungai Kalisobo di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo dan Sungai Kalisongo Desa Maguwan, Kecamatan Sambit yang dilaksanakan oleh CV. SA dengan kerugian Rp 1.2 Miliar, kemudian terhadap rehabilitas tanggul dan pemasangan Bronjong di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Desa Maguwan, Kecamatan Sambit dan Desa Bulu, Kecamatan Sambit yang dilaksanakan oleh CV. MJA juga terjadi penyimpangan dalam pekerjaan tersebut," terangnya.
Namun hingga kini, lanjut Halil proses hukum yang berjalan belum diketahui ujung pangkalnya. Pasalnya sejak kasus ini bergulir pada tahun 2017 hingga saat ini pihak penegak hukum belum juga menuntaskan kasus tersebut padahal secara jelas dalam press release Polres Ponorogo proyek bronjong telah menimbulkan kerugian negara Rp 1.2 Miliar.
"Kami Lembaga Swadaya Masyarakat Generasu Masyarakat Adil Sejahtera (LSM-GMAS) dan LSM Peduli Rakyat Cilik (PRC) berharap agar kasus tersebut segera tuntas, karena sangat jelas pelanggaran hukumnya, sehingga menepis penilaian kami adanya dugaan ataupun ada permainan antara aparat penegak hukum dengan para pelaku korupsi proyek bronjong," ungkapnya.
Pun, Kami berharap agar institusi Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk juga Mabes Polri turun tangan menuntaskan kasus ini, sebab aparat penegak hukum di daerah sepertinya masuk angin karena sampai saat ini tidak ada proses dan progres yang jelas bahkan tidak ada tanda-tanda kalau aparat penegak hukum akan menuntaskan kasus ini.
"Hari ini Kami mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo, menyerahkan berkas agar dugaan kasus korupsi Bronjong yang mencapai milyaran rupiah dibuka kembali. Aktor intelektual bisa diproses hukum. Ini ada apa dengan penegakan hukum kita," pungkasnya. (nur).
