Musrenbang RKPD Kabupaten, Bupati Ponorogo Sampaikan Program Prioritas Pembangunan 2024
Musrenbang RKPD Kabupaten, Bupati Ponorogo Sampaikan Program Prioritas Pembangunan 2024
PONOROGO, Media Jatim News - Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2024.
Musrenbang RKPD 2024 secara langsung dibuka oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, pada Selasa (22/3/2023) di Gedung Sasana Praja.
Proses panjang dimulai dari desa, kecamatan, perencanaan arah pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2024, kini resmi masuk tahap Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten.
Hadir pada acara tersebut, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Ponorogo Lisdyarita, Sekda Ponorogo Agus Pramono, Ketua Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto, Forkopimda Ponorogo, OPD, serta diikuti oleh Kepala Desa, Camat Se Ponorogo, dan perwakilan elemen masyarakat.
Musrenbang tahun ini mengangkat tema Penguatan Kapasitas Penciptaan Nilai Tambah Produk Pertanian Sebagai Pendukung Industri Pengolahan dan Pariwisata, Pemberdayaan Perempuan yang didukung Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan.
Bupati Sugiri memaparkan prioritas arah kebijakan pembangunan daerah tahun depan. Selain melanjutkan program Nawa Dharma Nyata yang menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ponorogo periode 2021-2026.
Pihaknya akan melakukan peningkatan infrastruktur jalan, sektor wisata, pertanian, dan pendidikan tahun depan.
"Infrastruktur kita tuntaskan, wisata kita revitalisasi. Yang bisa diukur-ukur dengan angka-angka kita tuntaskan, pertanian dan pendidikan, khusunya memperbaiki kualitas generasi muda kita," ujarnya.
Sugiri mengungkapkan, target yang dipatok Pemprov Jatim untuk Kabupaten Ponorogo, diantaranya, penekanan angka penduduk miskin di tahun 2024 di target 8,89 hingga 7,9 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,7 hingga 73,17 persen, dan pengangguran terbuka 4,97 hingga 3,82 persen, diklaim dapat dilakukan.
"Pasti terpenuhi. Dengan model gotong royong itu tadi. Termasuk untuk penyelesaian Dispensasi Nikah (Diska), kita sudah anggarkan untuk 2.100 orang yang putus sekolah bisa sekolah gratis. Ini menjawab tantangan, dan persoalan. Kenapa 176 anak menikah dini, karena mereka tidak sekolah. Kalau mereka sekolah maka tidak ada waktu untuk pacaran dan angka Diska bisa ditekan," ungkapnya.
Selain itu lanjut Kang Giri, Musrenbang merupakan pondasi dan modal awal untuk penguatan dan pematangan Pemkab Ponorogo di tahun 2024.
"Musrenbang RKPD tahun 2023 ini menjadi dasar perencanaan kita, karena tanpa adanya RKPD tidak akan bisa kita laksanakan, yang pada akhirnya bisa tepat sasaran dan penuh kematangan," tukasnya. (nur/adv)
